Kiat Menyediakan Pangan di NTT secara Berkesinambungan

Kondisi pertanian lahan kering di NTT sangat menjanjikan. Jika diolah secara terintegrasi, maka akan menjadi lumbung penyedia pangan lokal yang berkesinambungan. Model pengelolaan lahan secara integratif juga menjamin ketersediaan tanaman-tanaman obat dan tanaman-tanaman lokal lainnya yang menjadi kekhasan etnik. Dengan demikian, masyarakat dapat menangkal krisis pangan dan ancaman wabah atau penyakit dengan ketersediaan pangan dan ketercukupan tanaman obat tradisional yang mengandung nutrizi, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan kekebalan tubuh.

Berdasarkan pengantar tema yang saya tuliskan di atas, berikut ini saya kemukakan tiga usul saran.

1.    Memasuki musim tanam tahun ini, gerakan menanam tanaman, tidak hanya tanaman pangan, tetapi juga berbagai tanaman obat tradisional, seperti tanaman jenis eukaliptus yang pernah direkomendasikan pemerintah semenjak Covid-19. Perlu diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan yang menyeluruh melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti kepala desa, unsur RT, RW, pelajar, mahasiswa, pemuda mesjid, OMK, karang taruna, PKK, guru, dan berbagai jenis organisasi lainnya di masyarakat. Untuk di kota dihidupkan kembali program pekarangan apotik di halaman rumah atau lingkungan RT. Dengan begitu, masyarakat tidak menggantungkan diri pada jenis obat kimia, namun kembali ke alam. Ada proteksi diri dari mayarakat terhadap serangan penyakit dari luar. Jika ketersediaan pangan memadai, maka mobilisasi orang ke luar daerah pun akan semakin kecil.

2.    Perilaku hidup sehat dilaksanakan dengan cara saling mengingatkan di antara warga untuk bahu-membahu, gotong royong melalui kerja bakti membersihkan selokan, lorong, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan pekarangan. Modal-modal sosial kultural ini, akhir-akhir ini telah “tergerus” karena ketergantungan masyarakat terhadap berbagai bantuan sosial, termasuk kepedulian instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, maupun lembaga pendidikan membersihkan tempat-tempat umum.

Literasi berbagai kebijakan pemerintah tentang pola tanam terintegrasi dan perilaku hidup sehat, bahkan penanganan wabah atau penyakit, termasuk Covid-19 disampaikan dalam bahasa yang ringkas, padat, dengan menggunakan bahasa daerah setempat. Karena bahasa daerah dianggap lebih “bertenaga” dan lebih cepat dipahami oleh kelompok atau komunitas-komunitas tertentu. Pemerintah bertugas memantau dan mengevaluasi secara berkala melalui pemerintah desa atau kelurahan. (*)